Fakta dan Kontroversi Supersemar yang Sebaiknya Tidak Dilupakan

Hari ini 49 tahun silam, 11 Maret 1966, di Istana Bogor Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 di Maret atau biasa disebut Supersemar. Surat perintah inilah yang menjadi tonggak berdirinya kekuasaan pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Soeharto, mantan Presiden RI ke-2. Namun hingga kini surat tersebut penuh dengan kontroversi, baik isi perintah, maupun keberadaanya.

Latar Belakang dan Kronologi Dikeluarkannya Supersemar

Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah terjadinya kekacauan di wilayah Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin Letnan Kolonel (Letkol) Untung. Pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang terjadinya gerakan penculikan terhadap 6 Jendral dan 1 Perwira Angkatan Darat (AD). Belakangan 6 jendral yang menjadi pimpinan AD tersebut diketahui meninggal dunia, mereka terkubur dalam sumur di Lubang Buaya pada 5 Oktober 1965. Belakangan  karena peristiwa tersebut pemerintahan Orba menyebut peristiwa tersebut dengan nama G30S/PKI.

Mayor Jendral (Mayjen) Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) mengambil inisiatif untuk mengambil pucuk pimpinan AD. Meskipun setelah peristiwa 30 September itu terjadi, Presiden Sukarno menunjuk Mayjen Pranoto Rekso Samudro sebagai komandan operasi pemulihan keamanan.

Namun perintah tersebut nampaknya tidak diindahkan Mayjen Soeharto. Mayjen Soeharto tetap mengambil-alih pimpinan AD dan kemudian memberangus orang-orang yang disinyalir menjadi anggota PKI. Letkol Sarwo Edi (mertua mantan Presiden SBY), yang memimpin Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD, cikal bakal Kopassus) ditunjuk untuk memberantas PKI hingga ke akar-akarnya.

Operasi pemberangusan itu terus terjadi setidaknya sampai Maret 1966. Namun selama itu pula Mayjen tidak memiliki kekuatan hukum sebagai panglima operasi pemulihan keamanan.

Di sisi lain demonstrasi besar-besaran terus terjadi menuntut Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan. Tiga tuntutan utama; 1) turunkan harga, 2) rombak kabinet Dwikora dan 3) bubarkan PKI terus didengungkan setidaknya sampai 11 Maret 1966 pada saat sidang Kabinet Dwikora di Istana Merdeka Jakarta.

Melihat kondisi yang rawan, Komandan Pengawal Presiden Tjakrabirawa (sekarang Paspampres), Brijen Sabur membawa Presiden Soekarno ke Istana Bogor.

Dari sinilah kisah Supersemar yang menjadi landasan Orba itu dimulai. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Brigjen Amir Macmud yang “merasa kecolongan” karena situasi Jakarta kacau melpor ke Mayjen Sooeharto dan selanjutnya menyusul presiden ke Istana Bogor.

Fakta Seputar Supersemar

Pada 11 Maret 1966 sore beberapa jendral menemui presiden Soekarno di Istana Bogor. Di antara jendral-jedral AD yang menemui Presiden Sukarno adalah Basuki Rachmat, M Jusuf, dan Amir Macmud.  Mereka melaporkan tentang kondisi keamanan yang terjadi ketika itu.

Pada hari itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tentang pemulihan kondisi keamanan. Surat tersebut dibawa ketiga jenderal kepada Mayjen Soeharto.

Berbekal surat tersebut, Mayjen Soeharto mengeluarkan perintah Pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI) pada 12 Maret 1966. Mayjen Soeharto juga menangkap sejumlah tokoh politik yang disinyalir berafiliasi kepada PKI.

Kontroversi Isi dan Fisik Supersemar

Hingga kini belum diketahui pasti apakah kedatangan ketiga jendral tersebut atas inisiatif pribadi atau disuruh oleh Mayjen Soeharto.

Presiden Sukarno kabarnya ditekan ketiga Jendral tersebut ketika mengeluarkan surat perintah tersebut. Fakta kontroversial ini disampaikan Letnan Satu (Lettu) Sukardjo Wilardjito, pengawal presiden Soekarno. Kesaksian itu diungkap dalam buku Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden, yang diterbitkan Galangpress pada 2008.

Versi lain, surat tersebut diketik oleh pengawal kepresidenan yang didiktekan Presiden Soekarno.

“Jika pemuatan salinan Surat Perintah 11 Maret 1966, di harianKompas, Senin, 14 Maret 1966, itu tidak sesuai aslinya, tentunya Soekarno akan mengoreksinya,” kata James Luhulima sebagaimana dikutip dari kompas.com Sabtu, (7/3/2015).

Yang masih menjadi perdebatan adalah dengan isi surat tersebut Mayjen Soeharto berhak membubarkan PKI. Kewenangan pembubaran partai politik adalah kewenangan Presiden.

“Itu sebabnya Presiden Soekarno marah ketika Letjen Soeharto menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI,” kata James.

Yang jelas “angin politik” saat itu sedang berhembus ke arah Mayjen Soeharto. Sejak dikeluarkannya surat perintah itulah Soeharto menjadi “presiden tanpa mandataris” sebelum akhirnya dikukuhkan dengan  MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada 12 Maret 1967, setahun setelah Soeharto membubarkan PKI.

Piye Kabare Mbah? Surate mbok umpetne to...